Detail Arsip

Abstrak: Peraturan Menteri ini menetapkan bahwa layanan nikah atau rujuk yang dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat dibebaskan dari tarif (tarif Rp0,00) sebagai jenis penerimaan negara bukan pajak apabila pemohon terbukti (a) secara ekonomi tidak mampu, dengan dilampiri surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang diketahui camat, atau (b) berada dalam kondisi tertentu seperti keadaan darurat bencana; mekanisme pengajuannya melalui aplikasi SIMKAH dan kemudian dilaporkan secara semester ke Kementerian Agama, dengan ketentuan bahwa ketentuan ini tidak berlaku untuk pernikahan massal yang dikoordinir sponsor atau penyandang dana.