Detail Arsip

Abstrak: Peraturan Menteri ini menetapkan kerangka penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dengan tujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman kepada ajaran Buddha, bertakwa, berakhlak mulia, memiliki kompetensi agama Buddha yang baik, serta mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; regulasi ini mengatur jalur formal (misalnya satuan pendidikan Dhammasekha pada tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah) dan non-formal (seperti pasantrian, sekolah minggu Buddha, dan training Sikkhapana) serta menetapkan standar, tata kelola, izin, penyelenggara dan pembinaan lembaga keagamaan Buddha agar penyelenggaraan pendidikan keagamaan Buddha terlaksana secara terstruktur, terpadu, profesional, dan akuntabel.