Detail Arsip

Abstrak: Keputusan Menteri ini menetapkan pedoman bagi penyelenggaraan layanan nikah atau rujuk di bawah pengelolaan Kementerian Agama Republik Indonesia dengan pengaturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk tarif layanan yang berlaku, menggantikan regulasi sebelumnya; regulasi ini mengatur prosedur pengajuan, verifikasi dan pelaporan dokumen oleh masing-unit kerja (termasuk pejabat penghulu), menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PNBP, serta mewajibkan sosialisasi dan evaluasi rutin untuk memastikan penerapan aturan sesuai dengan prinsip efisiensi dan pelayanan publik yang layak.