PRODUK HUKUM

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

#TAGS

Pemangku KebijakanSub Bagian Tata UsahaSeksi Pendidikan MadrasahSeksi Pendidikan Agama IslamSeksi Bimbingan Masyarakat IslamSeksi Pendidikan Diniyah dan Pondok PesantrenPenyelenggara KatolikPenyelenggara BuddhaPenyelenggara Zakat dan WakafPenyelenggara KatoilikPenyelenggara Buddha.Penyelenggara Zakat dan WakatPenyelenggara BUddha

DAFTAR PRODUK HUKUM

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

55

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan ...

Lihat Detail
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung

192

Surat Keputusan (SK) ini menetapkan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagai tim inte...

Lihat Detail
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor 375 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Gerakan Kementerian Agama Aman, Sejuk, Rindag dan Indah

375

Surat Keputusan (SK) ini menetapkan pembentukan Tim Pelaksana untuk menggerakkan inisiatif Kementeri...

Lihat Detail
Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung Nomor 329 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kab. Temanggung

329

Tim Pencegahan Konflik Sosial Berdimensi Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung dib...

Lihat Detail
Perjanjian Kerja Sama antara Rutan Kelas IIB Temanggung dengan Kankemenag kab. Temanggung tentang Pelayanan Pembinaan Kepribadian Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Temanggung

5.318/Kk.11.23/1/HM.01/10/2025

Kantor Kementerian Agama dan Rumah Tahanan Pemasyarakatan bersepakat melalui Perjanjian Kerja Sama i...

Lihat Detail
Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebagaimana Telah Diubah Dengan P

21

Peraturan ini mengukuhkan penyesuaian regulasi di Kementerian Agama, sehingga ketentuan mengenai tar...

Lihat Detail